GARUT — Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI PMII) Kabupaten Garut mengecam kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% terhadap pembalut perempuan apabila kebijakan tersebut diterapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan biologis perempuan, kemampuan ekonomi masyarakat, serta prinsip keadilan gender. Kami mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan perpajakan terhadap produk menstruasi dan memastikan bahwa kebutuhan dasar perempuan tidak menjadi beban ekonomi yang semakin memberatkan.
Bagi KOPRI PMII Kabupaten Garut, menstruasi bukanlah pilihan, bukan pula kebutuhan yang dapat ditunda. Menstruasi merupakan proses biologis alami yang dialami perempuan dan membutuhkan dukungan fasilitas serta produk kebersihan yang layak, aman, dan terjangkau. Oleh karena itu, pembalut tidak sepatutnya dipandang semata-mata sebagai komoditas konsumsi biasa, melainkan sebagai bagian dari kebutuhan kesehatan dan kebersihan menstruasi yang berkaitan erat dengan martabat, kesehatan, serta hak perempuan untuk menjalani kehidupan secara layak.
Ketua KOPRI PMII Kabupaten Garut menegaskan bahwa kebijakan fiskal tidak boleh mengabaikan realitas biologis dan ketimpangan sosial-ekonomi yang dihadapi perempuan. Ketika perempuan harus mengeluarkan biaya secara rutin untuk memenuhi kebutuhan menstruasi, penambahan beban pajak berpotensi memperbesar pengeluaran yang tidak dapat dihindari, terutama bagi perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah, pelajar, mahasiswa, pekerja informal, dan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.
Persoalan ini bukan sekadar tentang besaran pajak, melainkan tentang bagaimana negara menempatkan kebutuhan perempuan dalam perumusan kebijakan publik. Kebijakan yang tampak netral secara administratif belum tentu adil dalam dampaknya. Ketika suatu produk merupakan kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari oleh kelompok tertentu, pemerintah harus mempertimbangkan apakah beban kebijakan tersebut didistribusikan secara adil atau justru memperkuat ketimpangan yang sudah ada.
Dalam perspektif keadilan gender, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan perpajakan tidak mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan. Akses terhadap produk menstruasi yang terjangkau merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesehatan menstruasi, kesetaraan kesempatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Jangan sampai persoalan biologis yang seharusnya mendapatkan perhatian negara justru menjadi beban ekonomi yang harus ditanggung perempuan secara terus-menerus.
KOPRI PMII Kabupaten Garut menilai bahwa kebijakan perpajakan harus disusun bukan hanya berdasarkan pertimbangan penerimaan negara, tetapi juga dengan memperhatikan aspek keadilan sosial, kesehatan masyarakat, dan kesetaraan gender. Negara tidak boleh berhenti pada logika bahwa setiap barang memiliki nilai ekonomi dan karenanya dapat dikenai pajak, tanpa mempertimbangkan karakteristik kebutuhan serta dampaknya terhadap masyarakat.
Atas dasar tersebut, KOPRI PMII Kabupaten Garut mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengenaan PPN atas pembalut dan produk kebersihan menstruasi lainnya. Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang melibatkan organisasi perempuan, organisasi mahasiswa, tenaga kesehatan, akademisi, serta masyarakat sipil agar kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan perempuan.
PERNYATAAN SIKAP KOPRI PMII KABUPATEN GARUT
Sebagai bentuk keberpihakan terhadap keadilan gender dan perlindungan hak perempuan, KOPRI PMII Kabupaten Garut menyatakan:
1. Mengecam kebijakan perpajakan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan biologis perempuan dan dampaknya terhadap kelompok rentan. Pengenaan pajak terhadap produk menstruasi harus dievaluasi berdasarkan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender.
2. Mendesak pemerintah untuk meninjau ulang pengenaan PPN terhadap pembalut perempuan. Pemerintah harus mengkaji kemungkinan pengecualian atau pemberian perlakuan pajak khusus terhadap produk menstruasi agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Menuntut adanya kajian dampak kebijakan berbasis perspektif gender. Setiap kebijakan fiskal yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi, akses terhadap produk menstruasi, serta dampaknya terhadap perempuan dari kelompok berpenghasilan rendah.
4. Mendorong jaminan akses terhadap produk menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung kesehatan menstruasi, termasuk bagi pelajar, mahasiswa, pekerja, dan perempuan di wilayah dengan akses ekonomi terbatas.
"NEGARA HARUS HADIR, BUKAN MENAMBAH BEBAN PEREMPUAN"
Kami menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata-mata penolakan terhadap pajak, melainkan tuntutan agar negara menghadirkan kebijakan yang adil, manusiawi, dan berpihak kepada kebutuhan dasar masyarakat.
Perempuan tidak pernah memilih untuk mengalami menstruasi. Namun, setiap bulan perempuan harus memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dihindari tersebut. Dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu setara, penambahan beban pengeluaran dapat menjadi persoalan serius, terutama bagi mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Jangan sampai negara berbicara tentang kesetaraan gender, tetapi kebijakan fiskalnya justru mengabaikan kebutuhan biologis perempuan. Jangan sampai perempuan terus diminta beradaptasi dengan beban ekonomi, sementara negara tidak cukup serius mengevaluasi kebijakan yang berpotensi memperbesar ketimpangan.
Kami mendesak pemerintah agar tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Evaluasi kebijakan harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan berlandaskan keadilan sosial. Kebutuhan menstruasi harus mendapatkan perhatian yang layak dalam perumusan kebijakan publik.
Negara harus memastikan perempuan mendapatkan keadilan, bukan justru membebankan biaya atas kebutuhan biologis yang tidak dapat mereka hindari.
Hidup Perempuan yang Melawan !!
